Konsep Manajemen Kesehatan

A. Konsep dasar dalam manajemen kesehatan

1. Pengertian manajemen

a.       Manajemen adalah pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan dengan menggunakan orang lain (Robert D. Terry)

b.      Manajemen adalah proses dimana pelaksanaan dari suatu tujuan diselenggarakan dan

diawasi (Encyclopaedia of sosial sciences)

c.       Manajemen membuat tujuan tercapai melalui kegiatan-kegiatan orang lain dan fungsi

fungsinya dapat dipecahkan sekurang-kurangnya 2 tanggung jawab utama (perencanaan dan

pengawasan)

d.      Manajemen adalah suatu proses yang dilakukan oleh satu orang /lebih untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan orang lain guna mencapai hasil (tujuan) yang tidak dapat dicapai oleh hanya satu orang saja. (Evancevich)

Dari batasan-batasan tersebut di atas dapat diambil suatu kesimpulan umum bahwa “ Manajemen adalah suatu kegiatan untuk mengatur orang lain guna mencapai suatu tujuan atau menyelesaikan pekerjaan.” Apabila batasan ini diterapkan dalam bidang kesehatan masyarakat dapat dikatakan sebagai berikut :

“ Manajemen kesehatan adalah suatu kegiatan atau suatu seni untuk mengatur para petugas kesehatan dan nonpetugas kesehatan guna meningkatkan kesehatan masyarakat melalui program kesehatan.” Dengan kata lain manajemen kesehatan masyarakat adalah penerapan manajemen umum dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat sehingga yang menjadi objek dan sasaran manajemen adalah sistem pelayanan kesehatan masyarakat. (Notoatmodjo, 2003)

2. Fungsi manajemen

Perbandingan beberapa fungsi manajemen menurut 4 pakar manajemen ilmiah

Tokoh	Fungsi manajemen
George Terry	Planning, Organizing, Actuating, Controlling
L. Gullick	Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgetting
H. Fayol	Planning, Organizing, Commanding, Coordinating, Controlling
Koonzt O’ Donnel	Planning, Organizing, Staffing, Directing, Controlling

Planning (perencanaan) adalah sebuah proses yang dimulai dengan merumuskan tujuan organisasi sampai dengan menetapkan alternative kegiatan untuk pencapaiannya.

Organizing (pengorganisasian) adalah rangkaian kegiatan menajemen untuk menghimpun semua sumber daya (potensi) yang dimiliki oleh organisasi dan memanfaatkannya secara efisien untuk mencapai tujuan organisasi.

Actuating (directing, commanding, motivating, staffing, coordinating) atau fungsi penggerakan pelaksanaan adalah proses bimbingan kepada staff agar mereka mampu bekerja secara optimal menjalankan tugas-tugas pokoknya sesuai dengan ketrampilan yang telah dimiliki, dan dukungan sumber daya yang tersedia.

Controlling (monitoring) atau pengawasan dan pengendalian (wasdal) adalah proses untuk mengamati secara terus menerus pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang sudah disusun dan mengadakan koreksi jika terjadi penyimpangan.

B. Penerapan manajemen di bidang kesehatan

Sehat adalah suatu keadaan yang optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan tidak hanya terbatas pada keadaan bebas dari penyakit atau kelemahan saja. Tujuan sehat yang ingin dicapai oleh sistem kesehatan adalah peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Sesuai dengan tujuan sistem kesehatan tersebut, administrasi (manajemen) kesehatan tidak dapat disamakan dengan administrasi niaga (business adminstration) yang lebih banyak berorientasi pada upaya untuk mencari keuntungan finansial (profit oriented). Administrasi kesehatan lebih tepat digolongkan ke dalam administrasi umum/publik (public administration) oleh karena organisasi kesehatan lebih mementingkan pencapaian kesejahteraan masyarakat umum.

Manajemen kesehatan harus dikembangkan di tiap-tiap organisasi kesehatan di Indonesia seperti Kantor Depkes, Dinas Kesehatan di daerah, Rumah Sakit dan Puskesmas dan jajarannya. Untuk memahami penerapan manajemen kesehatan di RS, Dinas Kesehatan dan Puskesmas perlu dilakukan kajian proses penyusunan rencana tahunan Depkes dan Dinas Kesehatan di daerah. Khusus untuk tingkat Puskesmas, penerapan manajemen dapat dipelajari melalui perencanaan yang disusun setiap lima tahun (micro planning), pembagian dan uraian tugas staf Puskesmas sesuai dengan masing-masing tugas pokoknya.

C. Ruang lingkup manajemen kesehatan

1.       Manajemen personalia (mengurusi SDM)

2.       Manajemen keuangan

3.       Manajemen logistik (mengurusi logistik-obat dan peralatan)

4.       Manajemen pelayanan kesehatan dan sistem informasi manajemen (mengurusi pelayanan kesehatan )

D. Ekonomi layanan kesehatan

Masyarakat Indonesia sejak awal tahun 1998 kembali dilanda krisis ekonomi seperti yang terjadi pada tahun 1965. Bom Bali tanggal 12 Oktober 2002 juga memperburuk krisis ekonomi yang berkepanjangan juga berdampak pada bidang kesehatan. Kemampuan pusat-pusat pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta yang menyediakan jasa pelayanan kesehatan bermutu dan harga obat yang terjangkau oleh masyarakat umum semakin menurun. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya kesadaran mereka akan arti hidup sehat. Namun, daya beli masyarakat untuk memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan semakin menurun akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan, terutama harga obat-obatan yang hampir semua komponennya masih diimpor.

Depkes sudah mengantisipasi dampak krisis ekonomi di bidang kesehatan dengan menyesuaikan terus kebijakan pelayanannya terutama di tingkat operasional. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer, baik di Puskesmas maupun di RS Kabupaten harus dijadikan indikator penerapan kebijakan baru di bidang pelayanan kesehatan. Realokasi dana DAU dan DAK juga perlu terus dikembangkan oleh Pemda untuk membantu penduduk miskin. Beberapa kebijakan operasional yang sudah mendapat perhatian dalam menghadapi krisis kesehatan ini adalah :

1.       Meletakkan landasan kebijakan kesehatan yang lebih bersifat pencegahan (preventif)

2.       Kebijakan obat nasional harus diarahkan untuk pemasyarakatan obat-obatan esensial yang terjangkau oleh masyarakat. Meskipun dengan dalih untuk membuka peluang bagi penanaman modal asing (PMA), pembatasan jumlah industri farmasi harus dilaksanakan secara ketat.

3.       Etika kedokteran dan tanggung jawab profesi seharusnya mendapat porsi yang lebih besar dalam pendidikan dokter agar dokter yang ditamatkan oleh Fakultas Kedokteran di Indonesia juga dapat berfungsi sebagai cendikiawan di bidang kesehatan.

4.       Kesehatan merupakan hak masyarakat yang perlu terus diperjuangkan terutama penduduk miskin karena sudah merupakan komitmen global pemerintah. Oleh karena itu, LSM kesehatan perlu terus diberdayakan (bagian dari reformasi kesehatan) agar mereka mampu menjadi pendamping kelompok-kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan.

ü  Pembiayaan kesehatan

Sumber utama pembiayaan kesehatan :

1.       Pemerintah

2.       Swasta

3.       Masyarakat dalam bentuk pembiayaan langsung (fee for service) dan asuransi

4.       Sumber-sumber lain dalam bentuk hibah atau pinjaman dari luar negeri

Pembiayaan kesehatan di masa depan akan semakin mahal karena :

1.       Pertumbuhan ekonomi nasional yang juga mengakibatkan meningkatnya tuntutan (demand) masyarakat akan pelayanan kesehatan yang lebih bermutu.

2.        Perkembangan teknologi kedokteran dan pertumbuhan industri kedokteran. Hampir semua teknologi kedokteran masih diimpor sehingga harganya relatif mahal karena nilai rupiah kita jatuh dibandingkan dolar Amerika.

3.       Subsidi Pemerintah semakin menurun akibat krisis ekonomi tahun 1998. Biaya pelayanan kesehatan di Indonesia sebelum krisis adalah 18 US dólar/kapita/tahun, tapi kondisi ini menurun lagi setelah krisis yaitu 12 US dólar/kapita/tahun pada tahun 2000. Seiring dengan turunnya kemampuan pemerintah, daya beli masyarakat juga menurun untuk mengakses pelayanan kesehatan.

Sumber kegiatan sektor kesehatan :

1.       Pemerintah, yaitu APBN yang disalurkan ke daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, porsi dana sektor kesehatan yang bersumber dari APBN menurun. Pemerintah pusat juga masih tetap membantu pelaksanaan program kesehatan di daerah melalui bantuan dana dekonsentrasi khususnya untuk pemberantasan penyakit menular.

2.       APBD yang bersumber dari PAD (pendapatan asli daerah) baik yang bersumber dari pajak, atau penghasilan Badan Usaha Milik Pemda. Mobilisasi dana kesehatan juga bisa bersumber dari masyarakat dalam bentuk asuransi kesehatan, investasi pembangunan sarana pelayanan kesehatan oleh pihak swasta dan biaya langsung yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk perawatan kesehatan. Dana pembangunan kesehatan yang diserap oleh berbagai sektor harus dibedakan dengan dana sektor kesehatan yang diserap oleh Dinas kesehatan.

3.       Bantuan luar negeri, dapat dalam bentuk hibah (grant) atau pinjaman (loan) untuk investasi atau pengembangan pelayanan kesehatan.

ü  Asuransi kesehatan

Pembiayaan kesehatan yang bersumber dari asuransi kesehatan merupakan salah satu cara yang terbaik untuk mengantisipasi mahalnya biaya pelayanan kesehatan. Alasannya antara lain :

1.       Pemerintah dapat mendiversifikasi sumber-sumber pendapatan dari sektor kesehatan.

2.       Meningkatkan efisiensi dengan cara memberikan peran kepada masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan.

3.       Memeratakan beban biaya kesehatan menurut waktu dan populasi yang lebih luas sehingga dapat mengurangi resiko secara individu.

Asuransi kesehatan adalah suatu mekanisme pengalihan resiko (sakit) dari resiko perorangan menjadi resiko kelompok. Dengan cara mengalihkan resiko individu menjadi resiko kelompok, beban ekonomi yang harus dipikul oleh masing-masing peserta asuransi akan lebih ringan tetapi mengandung kepastian karena memperoleh jaminan.

Unsur-unsur asuransi kesehatan :

1.       Ada perjanjian

2.       Ada pemberian perlindungan

3.       Ada pembayaran premi oleh masyarakat

Jenis asuransi kesehatan yang berkembang di Indonesia

1.       Asuransi kesehatan sosial (Sosial Health Insurance)

Contoh : PT Askes untuk PNS dan penerima pensiun dan PT Jamsostek untuk tenaga kerja swasta.

2.       Asuransi kesehatan komersial perorangan (Private Voluntary Health Insurance)

Contoh : Lippo Life, BNI Life, Tugu Mandiri, Takaful, dll.

3.       Asuransi kesehatan komersial kelompok (Regulated Private Health Insurance)

Contoh : produk Asuransi Kesehatan Sukarela oleh PT Askes.

E. Pengorganisasian dan pengembangan masyarakat

1. Pengorganisasian masyarakat

A. Pengertian

Pengorganisasian masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat dapat mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhannya dan menentukan prioritas dari kebutuhan-kebutuhan tersebut, dan mengembangkan keyakinan untuk berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan skala prioritas tadi berdasarkan atas sumber-sumber yang ada di masyarakat sendiri maupun yang berasal dari luar, dengan usaha secara gotong-royong.

B. Tiga aspek dalam pengorganisasian masyarakat

1)      Proses

Pengorganisasian masyarakat merupakan proses yang dapat terjadi secara sadar tetapi mungkin pula merupakan proses yang tidak disadari oleh masyarakat.

2)      Masyarakat

Bisa diartikan sebagai suatu kelompok besar yang mempunyai batas-batas geografis, bisa pula diartikan sebagai suatu kelompok dari mereka yang mempunyai kebutuhan bersama dan berada dalam kelompok yang besar tadi.

3)      Berfungsinya masyarakat (functional community)

·         Menarik orang-orang yang mempunyai inisiatif dan dapat bekerja.

·         Membuat rencana kerja yang dapat diterima dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat.

·         Melakukan usaha-usaha/kampanye untuk menggolkan rencana tersebut

C. Perencanaan dalam pengorganisasian masyarakat

Dilihat dari segi perencanaannya, maka terdapat 2 (dua) bentuk, yaitu :

1)      Bentuk yang langsung (direct), langkah-langkahnya adalah :

·         Identifikasi masalah/kebutuhan

·         Perumusan masalah

·         Menggunakan nilai-nilai sosial yang sama dalam mengekspresikan hal-hal tersebut di atas.

2)      Bentuk yang tidak langsung (indirect)

Di sini harus ada orang-orang yang benar-benar yakin akan adanya kebutuhan/masalah dalam m yang  jika diambil tindakan-tindakan untuk mengatasinya maka akan timbu manfaat bagi masyarakat.

Hal ini dapat berupa badan perencanaan yang mempunyai dua fungsi, yaitu :

a.       Untuk menampung apa yang direncanakan secara tidak formal oleh para petugas.

b.      Mempunyai efek samping terhadap mereka yang belum termotivasi dalam kegiatan ini.

D. Pendekatan dalam pengorganisasian masyarakat.

1) Spesific content objective approach

Seseorang atau badan/lembaga yang telah merasakan adanya kepentingan nagi masyarakat dapat mengajukan suatu program untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan.

2) General content objective approach

Tujuan pendekatan ini adalah untuk mengkoordinir berbagai usaha dalam wadah tertentu.

3) Proses objective approach

Penggunaannya agar timbul prakarsa dari masyarakat, timbul kerjasama dari anggota masyarakat untuk akhirnya masyarakat sendiri mengembangkan kemampuannya sesuai dengan kapasitas mereka dalam melakukan usaha mengatasi masalah.

Secara sederhana ini dapat digambarkan sebagai berikut :

·         Tahapan Petugas Masyarakat

·         Pengenalan masyarakat

·         Pengenalan masalah

·         Penyadaran

·         Pelaksanaan

·         Evaluasi

·         Perluasan

Murray G-Ross membagi peranan petugas dalam beberapa jenis, antara lain sebagai : pembimbing, enabler dan ahli.

Sebagai pembimbing (guide) maka petugas berperan untuk membantu masyarakat mencari jalan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan oleh masyarakat sendiri dengan cara yang efektif. Tetapi pilihan cara dan penentuan tujuan dilakukan sendiri oleh masyarakat dan bukan oleh petugas.

Sebagai enabler, maka petugas berperan untuk memunculkan dan mengarahkan keresahan yang ada dalam masyarakat untuk diperbaiki.

Sebagai ahli (expert), menjadi tugasnya untuk memberikan keterangan dalam bidang-bidang yang dikuasainya.

E. Persyaratan petugas

1.       Mampu mendekati masyarakat dan merebut kepercayaan mereka dan mengajaknya untuk kerjasama serta membangun rasa saling percaya antara petugas dan masyarakat.

2.       Mengetahui dengan baik sumber-sumber daya maupun sumber-sumber alam yang ada di masyarakat dan juga mengetahui dinas-dinas dan tenaga ahli yang dapat dimintakan bantuan.

3.       Mampu berkomunikasi dengan masyarakat, dengan menggunakan metode dan teknik khusus sedemikian rupa sehingga informasi dapat dipindahkan, dimengerti dan diamalkan oleh masyarakat.

4.       Mempunyai kemampuan profesional tertentu untuk berhubungan dengan masyarakat melalui kelompok-kelompok tertentu.

5.       Mempunyai pengetahuan tentang masyarakat dan keadaan lingkungannya.

6.       Mempunyai pengetahuan dasar mengenai ketrampilan (skills) tertentu yang dapat segera diajarkan kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh.

7.       Mengetahui keterbatasan pengetahuannya sendiri.

2. Pengembangan masyarakat

A. Dasar pemikiran

Di dalam negara yang sedang berkembang terdapat siklus keadaan yang merupakan suatu lingkaran yang tak berujung yang menghambat perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Maksudnya, keadaan sosial ekonomi rendah yang mengakibatkan ketidakmampuan dan ketidaktahuan, ketidakmampuan dan ketidaktahuan ini selanjutnya mengakibatkan produktivitas secara umum juga rendah, produktivitas yang rendah selanjutnya membuat keadaan sosial ekonomi semakin rendah dan seterusnya.

Skema :

·         Sosial ekonomi rendah

·         Ketidakmampuan dan ketidaktahuan

·         Produktivitas rendah

Langkah-langkah untuk mengembangkan dan meningkatkan dinamika masyarakat, hendaknya menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1)      Ciptakan kondisi agar potensi setempat dapat dikembangkan dan dimanfaatkan

2)      Pertinggi mutu potensi yang ada

3)      Usahakan kelangsungan kegiatan yang sudah ada

4)      Tingkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan

B. Perbedaan antara pembangunan ekonomi dan pengembangan masyarakat

Menurut Bhattacarya, pengembangan masyarakat membantu manusia mengubah sikapnya terhadap masyarakat, membantu menumbuhkan kemampuan untuk berorganisasi, berkomunikasi dan menguasai lingkungan fisiknya. Pembangunan ekonomi terjadi bila masyarakat melaksanakan program-program pembangunan fisik tanpa mengembangkan kapasitas manusianya.

C. Unsur-unsur program pengembangan masyarakat

1)      Program terencana yang terfokus kepada kebutuhan-kebutuhan menyeluruh (total needs) dari masyarakat yang bersangkutan.

2)      Mendorong swadaya masyarakat (ini merupakan unsur paling utama)

3)      Adanya bantuan teknis dari pemerintah maupun badan-badan swasta atau organisasi-organisasi sukarela, yang meliputi tenaga personil, peralatan, bahan ataupun dana

4)      Mempersatukan berbagai spesialisasi seperti pertanian, peternakan, kesehatan masyarakat, pendidikan, kesejahteraan keluarga, kewanitaan, kepemudaan, dll untuk membantu masyarakat.

D. Bentuk-bentuk program pengembangan masyarakat

Menurut Mezirow, ada 3 (tiga) jenis program dalam usaha pengembangan masyarakat, yaitu :

1)      Program integratif

Memerlukan pemgembangan melalui koordinasi dinas-dinas teknis

2)       Program adaptis

Fungsi pengembangan masyarakat cukup ditugaskan pada salah satu kementrian.

3)       Program proyek

Dalam bentuk usaha-usaha terbatas pada wilayah tertentu dan program disesuaikan khusus kepada daerah yang bersangkutan

E. Penjabaran secara operasional

1)      Biarkan agar masyarakat sendiri yang menentukan masalah, baik yang dihadapi secara perorangan atau kelompok.

2)      Biarkan agar masyarakat sendiri yang membuat analisis untuk selanjutnya menyusun rencana usaha perbaikan yang akan dilakukan.

3)      Biarkan agar masyarakat sendiri yang mengorganisir diri untuk melaksanakan usaha perbaikan tersebut.

4)      Sedapat mungkin digali dari sumber-sumber yang ada dalam masyarakat sendiri dan kalau betul-betul diperlukan dimintakan bantuan dari luar.

F. Tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan masyarakat

1)      Menumbuhkan rasa percaya kepada diri sendiri

2)      Menimbulkan rasa bangga dan semangat gairah kerja

3)      Mengingatkan dinamika masyarakat untuk membangun

4)      Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Daftar Pustaka

1.       Notoatmojo, Soekidjo. 1997. Ilmu Kesehatan Masyarakat. Jakarta : Rineka Cipta.

2.       Muninjaya, Gde AA, 2004. Manajemen Kesehatan,ed.2. Jakarta : EGC

3.       Prasetyo, Eko, 2005. Orang Miskin Dilarang Sakit. Yogyakarta : Resist Book.

4.       Azwar Azrul, 1998. Pengantar administrasi Kesehatan. Jakarta : Binarupa Aksara